Lambannya Advokasi : Degradasi Gerakan Mahasiswa atau Perencanaan Strategi Politik

oleh : Yulia Dwisetyaningrum* dan Wachyu Sektiyono**

*) Sekretaris Dalam Negeri BEM KM Unnes
**) Staff Departemen Dalam Negeri BEM KM Unnes

Mengapa perlu dilakukan advokasi? Seringkali suatu kebijakan keluar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau rasa keadilan masyarakat dalam kampus, atau suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pembuat dan atau pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan kearah positif-maju. Sehingga masyarakat sebagai subyek pembangunan harus mau dan mampu mendesakkan perubahan tersebut.

Setidaknya ada tiga isu strategis terakhir yang muncul ke permukaan. Pertama adalah seragamisasi. Isu ini sempat panas manakala mahasiswa baru memulai tahun pertama mereka di Unnes. Advokasi juga menyentuh pemerintahan pusat, namun sampai sekarang kebijakan ini masih dalam status ditangguhkan, belum ada penyelesaian konkrit dari pihak rektorat. Kedua, isu mengenai beasiswa PPA – BBM. Mulai dari perubahan sistem manual ke online yang menimbulkan banyak kontroversi, sampai indikasi ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa. Kasus ini pun sempat menjadi topik diskusi antara pihak birokrasi dan lembaga kemahasiswaan beberapa waktu yang lalu. Namun, lagi – lagi belum ada penyelesaian nyata dan jawaban akan permasalahan, bahkan terkesan hilang termakan waktu. Terakhir, sudah tentu mengenai isu SPL dan biaya masuk mahasiswa baru. Biaya SPL memang turun menjadi sejumlah 5,9 juta namun beban lain justru pada tanggungan setiap semester dari mahasiswa yaitu sejumlah 1,45 juta untuk prodi eksak dan 1,35 juta untuk prodi non eksak. Selain jumlah dana yang harus dibayarkan, aliran dana SPL dan transparansi alokasi penggunaan dana dari birokrasi menjadi topik panas dalam kajian. Kajian dan diskusi telah terjadi dari tataran lembaga fakultas maupun universitas untuk menanggapi kasus ini. Namun, sejauh ini belum ada gerakan yang nyata dari elemen mahasiswa untuk mengadvokasi kepentingan mahasiswa baru. Entah karena mereka mempunyai strategi lain atau memang terjadi degradasi gerakan dari aktifis mahasiswa.

Berdasarkan review yang dilakukan dalam upaya penanganan masalah kekampusan selama ini, titik lemah lambannya suatu proses penananganan antara lain adalah bahwa mahasiswa sejak dini tidak terlibat dalam mendorong upaya penanganan. Dalam pengertian upaya penanganan yang dilakukan masih sangat elitis, hanya beberapa mantan dan aktifis yang ada di lembaga kemahasiswaan.

Classical reason dari mahasiswa adalah paham yang bernama “apatisme”. Paham ini sudah mulai mengakar kuat di kalangan masyarakat kampus. Suatu realita yang menampar bangsa ini. Semoga paham ini tidak menghambat gerakan dan membuat kualitas gerakan mahasiswa mencapai titik labil. Karena gerakan mahasiswa yang mengandung akselerasi nilai merupakan nyawa dari sebuah perubahan sistem.

Politik kemahasiswaan menempatkan BEM KM Unnes sebagai pihak yang harusnya paling bertanggung jawab untuk dapat mengawal kebijakan-kebijakan otoritas kampus. Namun pada dasarnya karakter gerakan mahasiswa yang kokoh tidak bisa lepas dari kesatuan organik seluruh mahasiswa. Pressure group tidak akan bisa banyak berbuat bila tidak ada people power yang menopangnya. Tuntutan yang diangkat oleh segelintir orang tidak lain hanyalah klaim sepihak. Oleh karena itu, tugas mendesak yang harus segera kami lakukan adalah mengkonsolidasikan seluruh LK kampus untuk bersama-sama mebangun sinergitas kerja, baik dalam menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang produktif, dan menciptakan gerakan moral intelektual yang kritis terhadap realitas kampus.

Read Full story